Jakarta, tanganrakyat.id – Kebijakan Presiden Prabowo untuk mengetatkan ikat pinggang anggaran di seluruh instansi pemerintah tampaknya hanya menjadi angin lalu bagi PT PLN (Persero). Di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo, BUMN kelistrikan ini kembali disorot karena dugaan pemborosan uang negara.
Setelah heboh pembangunan ruang dan kamar rahasia di kantor pusat dan rumah dinas sang Dirut yang diperkirakan menelan puluhan miliar rupiah, kini giliran performa tim voli kebanggaan PLN, Jakarta Elektrik (JE) PLN, yang menjadi sorotan tajam.
Bagaimana tidak, tim yang diguyur dana nyaris Rp 50 miliar itu justru gagal total di ajang Proliga 2025 yang baru usai.
Dari tujuh tim BUMN yang berlaga, JE PLN hanya mampu finish di posisi keempat. Sebuah penurunan drastis jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang mampu meraih gelar runner-up. Kegagalan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas anggaran yang digelontorkan.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia bahkan menyayangkan sikap Presiden Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir yang seolah tutup mata dengan kinerja Darmawan Prasodjo.
“Sejak awal kami sudah tegas meminta Darmawan Prasodjo dicopot! Untuk apa mempertahankan orang yang tidak becus kerja dan hanya bisa menghambur-hamburkan uang negara, apalagi di tengah kondisi pemerintah yang sedang berhemat dan banyak rakyat kesulitan ekonomi?” ujar Yudhistira melalui pesan singkat. (Minggu, 18/5).
Yudhistira bahkan membandingkan anggaran fantastis untuk tim voli yang gagal berprestasi itu dengan kebutuhan riil masyarakat. “Dengan uang sebanyak itu, PLN bisa membangun jaringan listrik di lima desa yang hingga kini masih gelap gulita. Bayangkan, membangun listrik untuk lima desa saja tidak sampai Rp 40 miliar, sementara untuk voli yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan core bisnis PLN, malah menghabiskan lebih banyak dan hasilnya nihil!” tegasnya.
Dengan fakta ini, Yudhistira menilai tidak ada alasan lagi bagi Presiden dan Menteri BUMN untuk mempertahankan Darmawan Prasodjo. Ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan mengaudit anggaran tim voli JE PLN. Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk mengusut tuntas dan menyeret Ketua Umum JE PLN, Arsyadhany Ghana Akmalaputri, yang juga menjabat sebagai EVP Umum PLN.
“Arsya harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran besar untuk tim yang tidak berprestasi ini. Ingat, dana JE PLN itu berasal dari PLN, yang notabene adalah uang negara,” tandas Yudhistira.
Lebih lanjut, Yudhistira juga mendesak agar posisi Arsya dievaluasi dan laporan keuangan JE PLN dibuat secara transparan. “Jangan sampai penggunaan uang negara sebesar itu justru melukai hati masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga:
Bali Blackout: Manajemen PLN Diduga Tutupi Fakta, Sibuk Cari “Pembocor” Informasi?
Skandal anggaran tim voli ini tentu menambah panjang daftar kontroversi di tubuh PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah terkait dugaan pemborosan uang negara yang terus berulang ini.
Comment