Indramayu, tanganrakyat.id – Hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dan wartawan di Kabupaten Indramayu kian memprihatinkan. Puluhan organisasi pers menolak kebijakan sepihak pemerintah daerah, menandakan adanya ketidaksinkronan serius yang berpotensi merugikan seluruh lapisan masyarakat.
Padahal, sinergi antara kedua pihak adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Idealnya, pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi dan program kerja kepada publik, sementara wartawan memerlukan akses informasi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyajikan berita yang akurat. Namun, apa yang terjadi di Indramayu saat ini justru mengindikasikan sebaliknya. Organisasi pers seperti SEKBER, PWI, Kombes, JOIN, FPWI, PWRI Jaya, KWRI, AWI, IWO, AJIB, FORWIT, PPWI, KJIB, IWO-I, HIPSI, AJI, PJI, WWN, dan POKJA POLRES bersatu menolak kebijakan yang dianggap sepihak.
Ini adalah sinyal bahaya yang harus segera diatasi
Masyarakat Jadi Korban Utama
Dampak paling signifikan dari ketidaksinkronan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indramayu seperti:
1. Minimnya Informasi Akurat dan Transparan: Masyarakat akan kesulitan mendapatkan gambaran utuh mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Akibatnya, partisipasi publik dalam pembangunan dan pengawasan menjadi terhambat. Bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan jika mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi?
2. Meningkatnya Hoaks dan Misinformasi: Ketika informasi resmi sulit diakses, ruang kosong ini akan diisi oleh rumor dan berita palsu. Ini bisa memicu keresahan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah, dan bahkan memecah belah masyarakat.
3. Kontrol Sosial yang Lemah: Fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, menjadi tumpul. Praktik korupsi atau penyimpangan bisa luput dari pantauan karena kurangnya liputan media yang mendalam. Akuntabilitas pun menjadi sebuah pertanyaan besar.
4. Pembangunan yang Kurang Optimal: Tanpa masukan dan kritik konstruktif dari media yang didasari informasi akurat, kebijakan atau program pemerintah daerah berisiko tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Daerah di Ujung Tanduk
Bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sendiri, ketidaksinkronan ini juga membawa konsekuensi serius:
Kepercayaan Publik: Ketika komunikasi dengan media buruk dan informasi sulit diakses, pemerintah akan dicap tidak transparan dan tertutup. Ini akan mengikis kepercayaan publik, yang merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kesulitan dalam Sosialisasi Program: Program-program unggulan atau kebijakan penting pemerintah daerah tidak akan tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, dukungan publik berkurang dan implementasi program pun terhambat.
Potensi Salah Paham dan Konflik: Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat, yang pada gilirannya bisa berujung pada protes atau bahkan konflik sosial.
Umpan Balik yang Minim: Pemerintah kehilangan saluran penting untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat melalui pemberitaan media. Ini menyulitkan evaluasi kinerja dan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.
Tantangan Berat bagi Wartawan
Wartawan, sebagai garda terdepan informasi, juga menghadapi tantangan berat akibat situasi ini:
Jurnalistik: Akses terhadap data, wawancara, atau konfirmasi akan sangat terbatas, menghambat wartawan dalam menyajikan berita yang komprehensif dan berimbang.
Keterbatasan akses dapat memaksa wartawan mengandalkan sumber tidak resmi atau informasi yang kurang valid, yang secara langsung berdampak pada kualitas dan kredibilitas berita.
Ancaman Independensi: Jika komunikasi terhambat, ada kemungkinan wartawan mencari “jalur belakang” atau bahkan terjerumus pada praktik yang mengurangi independensi mereka demi mendapatkan informasi. Ini tentu mengancam etika jurnalistik.
Penurunan Kepercayaan Sumber dan Publik: Wartawan bisa kehilangan kepercayaan dari narasumber atau bahkan dari publik jika mereka dianggap tidak mampu menyajikan informasi yang akurat dan mendalam tentang pemerintah daerah.
Mendesak Sinergi untuk Kesejahteraan Bersama
Baca juga:
Kang Supardi, Wartawan Muda Penuh Berkah
Sinergi antara pemerintah daerah dan wartawan adalah pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat. Tanpa sinergi ini, bukan hanya kedua belah pihak yang merugi, tetapi juga seluruh elemen masyarakat Kabupaten Indramayu.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan organisasi pers duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi atas ketidaksinkronan ini. Masa depan Indramayu yang transparan dan partisipatif ada di tangan kita bersama.
Apakah kita akan membiarkan informasi menjadi komoditas langka yang memicu kebingungan, ataukah kita akan membangun jembatan komunikasi demi kemajuan daerah? Pilihan ada dikedua belah pihak.
Penulis : Kang Supardi
Wartawan Muda kompeten Dewan Pers
Pemimpin Redaksi media: tanganrakyat.id
Ketua IWO (Ikatan Wartawan Online)
Kabupaten Indramayu
Comment