Pati, tanganrakyat.id – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati akhirnya mencapai titik terang. Bupati Pati, Sudewo, mengabulkan tuntutan warga dengan memastikan akan menurunkan tarif PBB yang sebelumnya naik hingga 250 persen. Namun, keputusan ini tidak serta-merta menghentikan gelombang protes.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang memprakarsai demonstrasi, tetap berencana menggelar aksi besar pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan yang lebih besar: melengserkan bupati dari jabatannya.
Awal Mula Kenaikan Pajak
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif PBB-P2 secara drastis memicu kemarahan publik. Kenaikan sebesar 250 persen ini dianggap mencekik dan memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Sebagai respons, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggalang dukungan secara masif dan berencana menggelar demonstrasi besar. Koordinator Lapangan, Supriyono, menyebut aksi ini sebagai jawaban atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ia bahkan mengklaim akan ada lebih dari 50.000 massa yang turun ke jalan, sesuai dengan “tantangan” yang dilontarkan bupati sebelumnya.
Menghadapi tekanan publik yang terus meningkat, Bupati Sudewo akhirnya meminta maaf dan berjanji akan mengkaji ulang kebijakan PBB-P2. Ia menegaskan akan menurunkan tarif yang memberatkan masyarakat tersebut.
Namun, permintaan maaf dan janji itu tak membuat semangat massa surut. Sebaliknya, tuntutan mereka justru bertambah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan aksi demonstrasi akan tetap berjalan, tidak hanya untuk membatalkan kenaikan pajak, tetapi juga untuk melengserkan Bupati Sudewo.
“Pernyataan Pak Sudewo tadi pagi tidak mengendorkan semangat kawan-kawan. Kita tetap berdemonstrasi. Karena selain tuntutan turunkan pajak PBB, kita juga menuntut Sudewo dilengserkan, karena sudah tidak layak memimpin Pati,” tegas Supriyono. (Kamis, 8/8).
Baca juga:
Viral! Dua Oknum Polisi di Semarang Nyaris Dihakimi Massa Diduga Usai Lakukan Pemerasan
Dengan rencana demonstrasi besar yang semakin dekat, situasi di Kabupaten Pati diperkirakan akan semakin memanas. Masyarakat kini menantikan bagaimana kelanjutan polemik ini, apakah tuntutan melengserkan bupati akan terpenuhi atau kebijakan baru akan meredam gejolak yang ada.
Comment