Jakarta, tanganrakyat.id – Isu pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, makin santer beredar di tengah sorotan publik terhadap kondisi keuangan perusahaan listrik negara yang kian terpuruk. Menurut data Center for Budget Analysis (CBA), utang PLN melonjak signifikan dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Artinya, utang bertambah sekitar Rp4,7 triliun per bulan.
Lonjakan utang ini bukan satu-satunya masalah. Sejumlah insiden ‘blackout’ di Sumatera dan Bali juga menambah daftar panjang kritik terhadap kinerja PLN. Di sisi lain, muncul kabar mengenai gaya hidup mewah Dirut Darmawan Prasodjo di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Kabar terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PLN makin berembus kencang. Sumber tepercaya di internal PLN menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut telah menyiapkan langkah strategis, termasuk mengganti Darmawan Prasodjo, untuk menyelamatkan perusahaan.
”Kami dengar bakal ada RUPS Luar Biasa. Cuma belum tahu pasti kapan Danantara akan menggelarnya dan siapa sosok yang akan menggantikan Pak Darmo,” ujar seorang sumber di PLN Pusat.
Senada dengan itu, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, juga mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menilai, penggantian direksi menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan PLN yang dinilai sudah sangat riskan dari sisi keuangan.
Yudhistira menyoroti dugaan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti sewa pembangkit listrik 3 Giga Watt senilai lebih dari Rp50 triliun dalam 10 bulan terakhir. Ironisnya, sewa tersebut disebut-sebut dilakukan melalui anak perusahaan dengan tarif di atas harga normal.
”Parahnya lagi, sewa ini dengan tarif di atas biasanya atau harga normal. Kemudian waktunya yang mencapai 5 tahun.
Pertanyaannya, Perusahaan Listrik Negara kok listriknya nyewa..?” tegas Yudhistira.
Selain pergantian pimpinan, Yudhistira juga mendesak aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipikor Polri, untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi dan kolusi (KKN) di tubuh PLN. Ia menyebut adanya “gurita KKN” yang telah menggerogoti perusahaan, dengan penempatan pejabat-pejabat yang diduga tidak kompeten.
”Kami akan terus menggiring berbagai kasus di PLN yang diduga melibatkan Darmawan Prasodjo sampai ke balik jeruji,” pungkasnya.
Baca juga:
Nepotisme Menggurita di PLN, Kolega dan Kerabat Dirut Kuasai Jabatan Strategis
Tentu saja, langkah ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan baru untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola BUMN, demi masa depan kelistrikan nasional yang lebih baik.
Comment