Jakarta, tanganrakyat.id – Isu promosi jabatan di tubuh PLN kembali mencuat. Salah satu nama yang santer disebut adalah Ari Rahmat Indra Cahyadi, Dirut PLN Icon Plus. Ia dikabarkan bakal menduduki posisi strategis di PLN Holding.Namun, di tengah kabar gembira tersebut, muncul polemik terkait kepemimpinan Ari di PLN Icon Plus. Sejumlah tenaga alih daya (TAD) di perusahaan tersebut mengaku menerima gaji yang tidak sesuai aturan, yakni berdasarkan UMK Medan tahun 2022.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah pihak perusahaan membayarkan sisa gaji TAD setelah masalah ini terungkap di media. Namun, pembayaran tersebut dinilai tidak transparan dan hanya mencakup sebagian dari tunggakan gaji.
Menanggapi hal ini, Ari Rahmat justru memilih menghindar dari pemberitaan dengan memblokir sejumlah wartawan. Sikapnya ini dinilai tidak profesional sebagai seorang pejabat publik.
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online, Teuku Yudhistira, menyayangkan jika Ari dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk nepotisme dan tidak sesuai dengan program Asta Cita Presiden.
Yudhistira juga mengingatkan bahwa tindakan PLN Icon Plus yang membayar gaji TAD di bawah UMK merupakan pelanggaran terhadap UU Cipta Kerja.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) turut menyuarakan hal yang sama. Ia meminta Menteri BUMN untuk lebih selektif dalam memilih direksi PLN dan memprioritaskan calon yang memiliki integritas dan rekam jejak positif.
Baca juga:
Karir Kilat di PLN: Nepotisme atau Keahlian Sesungguhnya?
Publik pun berharap agar Kementerian BUMN dapat melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus ini dan mengambil tindakan tegas. Mereka menginginkan agar BUMN dikelola dengan baik dan transparan demi kepentingan masyarakat.
Comment