Medan, tanganrakyat.id – Aroma busuk dugaan korupsi menyengat dari balik megahnya proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di bawah naungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara. Alih-alih mendukung program langit biru pemerintah, proyek bernilai miliaran rupiah ini justru diduga dijadikan “sapi perah” oleh oknum pejabat nakal dengan modus pecah paket proyek demi menghindari lelang terbuka.
Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut dilaporkan sudah mulai “mengobok-obok” kantor PLN UID Sumut guna mengusut tuntas praktik lancung tersebut. Sejumlah pejabat teras dikabarkan mulai ketar-ketir dan sulit tidur setelah surat pemanggilan pemeriksaan mulai dilayangkan. Skandal ini mencuat ke permukaan setelah publik mencium ketidakberesan dalam penunjukan langsung rekanan proyek Tahun Anggaran 2024-2025.
Modus yang dijalankan terbilang licin namun kasar: proyek miliaran rupiah dari UID Sumut sengaja “dijatah” ke beberapa Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Di tingkat daerah, paket pekerjaan tersebut diduga dipreteli menjadi nominal di bawah Rp300 juta. Tujuannya sangat jelas, yakni agar proyek tidak perlu melalui proses lelang ketat dan bisa langsung “ditembak” kepada vendor-vendor kesayangan lewat jalur Penunjukan Langsung (PL).
Salah satu contoh mencolok terjadi di PLN UP3 Binjai, di mana pengerjaan shelter dan penyediaan mesin SPKLU dipisahkan secara paksa. Dengan memecah item pekerjaan, nilai proyek terlihat kecil di atas kertas, padahal secara substansi merupakan satu kesatuan program besar. Parahnya lagi, beredar kabar miring bahwa pembangunan fisik shelter SPKLU di beberapa titik dilakukan secara ilegal alias tanpa kontrak anggaran yang jelas sebuah pelanggaran fatal dalam tata kelola keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan tertinggi PLN di Sumatera Utara seolah mendadak “bisu dan tuli”. General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir, yang dikonfirmasi via WhatsApp hanya memberikan centang biru tanpa sepatah kata pun penjelasan. Sikap bungkam yang sama juga ditunjukkan oleh MSB Komunikasi, Darma Saputra, yang memilih menghindar dari kejaran awak media terkait kegaduhan di internal korps plat merah tersebut.
Baca juga:
Meritokrasi PLN Hancur Lebur Di Tangan Darmo dan Yusuf Didi
Publik kini menunggu keberanian Polda Sumut untuk menyeret para aktor intelektual di balik skandal “sunat” proyek ini ke balik jeruji besi. Jika terbukti, kasus ini bukan hanya sekadar kerugian negara, melainkan penghianatan nyata terhadap komitmen transisi energi nasional yang hanya dijadikan kedok untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu di lingkungan PLN Sumut.
Comment