Indramayu, tanganrakyat.id – Badai krisis kepercayaan yang menerpa Indonesia saat ini terasa makin memuncak. Berbagai demo merata di hampir seluruh kota, menjadi cerminan nyata dari kegelisahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan—baik di bidang ekonomi, hukum, maupun moral pejabat yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat.
Skandal korupsi yang tak berujung, menjerat puluhan hingga ratusan pejabat dari level menteri hingga kepala desa, semakin menggerus keyakinan publik.
Namun, diantara semua gejolak itu, ada satu isu yang menjadi ujian terberat bagi kepemimpinan baru: krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat yang kini merambat ke ranah kedaulatan negara.
Daerah dengan status otonomi khusus, seperti Provinsi Aceh, secara terbuka mulai menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, Gubernur Aceh dikabarkan telah menyampaikan niat tersebut secara halus, demi “tidak merepotkan” dan agar warganya bisa mandiri.
Isu ini membawa kita pada sebuah dilema besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Pilihan yang ada di hadapannya sangatlah pelik, layaknya buah simalakama.
Baca juga:
Pilihan Berat Presiden Prabowo
Ada dua langkah tegas yang mungkin diambil oleh Presiden Prabowo, dan keduanya memiliki konsekuensi yang sangat besar.
Pertama, langkah humanis dengan pendekatan lunak. Pendekatan ini berfokus pada dialog, perundingan, dan upaya merangkul masyarakat Aceh, termasuk sang Gubernur yang juga mantan Panglima GAM.
Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun, ada spekulasi yang beredar di media sosial, bahwa langkah ini bisa berujung pada pelepasan Aceh dari NKRI, demi efisiensi anggaran negara yang kini sudah carut-marut dan menghindari konflik terbuka.
Bila ini yang terjadi, keputusan tersebut akan mengingatkan kita pada langkah Presiden B.J. Habibie saat melepaskan Timor Timur melalui referendum. Saat itu, Habibie beralasan tidak ingin mengambil risiko hubungan internasional dan memutuskan hal tersebut tanpa persetujuan Parlemen, yang akhirnya berujung pada lengsernya beliau.
Jika Presiden Prabowo menempuh jalan yang sama, akankah sejarah akan terulang?
Kedua, langkah tegas dan keras. Pilihan ini berarti menindak tegas para provokator dan mereka yang menyuarakan separatisme.
Konsekuensinya, tindakan ini sangat berpotensi memicu perang terbuka, seperti yang terjadi pada era 1980-an hingga 2000-an, sebelum akhirnya Perjanjian Helsinki mengakhiri konflik pada 15 Agustus 2005.
Tentu, langkah ini akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tak terhitung, baik secara materiil maupun non-materiil.
Mencari Jalan Tengah Paling Rasional
Satu hal yang pasti, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak boleh ambigu.
Ia harus penuh perhitungan yang matang, objektif, dan demi kemaslahatan rakyat serta bangsa Indonesia. Apakah keputusan itu akan diumumkan melalui Keputusan Presiden (Keppres), ataukah akan meminta persetujuan Parlemen terlebih dahulu?
Keputusan ini sangat sensitif, ibarat sebuah hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi teh manis pun bisa terasa pahit. Namun, harapan kita tetap sama: semoga negeri ini kembali damai, dan bangsa ini terus jaya.
Baca juga:
Kang Supardi, Wartawan Muda Penuh Berkah
Keputusan Presiden Prabowo akan menjadi penentu apakah ia akan mampu menghadapi ujian terberat dalam kepemimpinannya, ataukah akan mengikuti jejak pendahulunya. Mari kita nantikan langkah yang akan diambilnya.
Indramayu, Senen Pon, 8 September 2025.
Drs. Nugroho Heru Iriyanto.
Pemerhati kebijakan publik
Juga penggiat Anti korupsi Indonesia.
Tinggal di Indramayu Jawa Barat.
Comment